Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Lampung, Kamis (9/9/2021). Foto: Tiara/Man

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani memberikan sejumlah catatan atas pelaksanaan kegiatan vaksinasi Covid-19 terutama di Provinsi Lampung. Untuk diketahui, capaian di Lampung yang sudah divaksinasi per tanggal 8 September 2021 yaitu 14,42 persen untuk vaksin dosis pertama dan 8,41 persen untuk dosis kedua, dengan target vaksinasi di Lampung adalah 6,6 juta jiwa.

“Jadi pertama, memang yang menjadi catatan bahwa strategi pelaksanaan vaksinasi ini bukan hanya berbasis risiko, tapi juga berbasis kewilayahan. Semakin cepat pendistribusian vaksin berbasis kewilayahan, tentu akan semakin mempercepat target herd imunity,” ungkap Netty saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Lampung, Kamis (9/9/2021). Tim Kunspek dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, di samping distribusi vaksin sangat penting juga untuk memperhatikan fasilitas maupun sarana dan prasarana terhadap penyimpanan vaksin. "Jangan sampai anggaran belanja negara banyak dihabiskan untuk beli vaksin impor, tapi tidak didukung dengan kesiapan infrastruktur penyimpanan vaksinnya," ungkap Netty.

Netty juga menyoroti pelibatan TNI dan Polri untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi. Namun pada pelaksanaannya ditemukan catatan, di antaranya penguasaan TNI dan Polri pada penggunaan aplikasi vaksinasi. "Saya juga memberi catatan terhadap penggunaan aplikasi ini, jangan orientasinya hanya urban centris, berarti menegasikan wilayah-wilayah yang jauh yang jaringan internetnya tidak terjangkau dengan baik," jelasnya. 

Untuk itu dari sejumlah catatan yang telah disampaikan, politisi dapil Jawa Barat VIII ini menuturkan pentingnya respon terhadap animo masyarakat di Lampung. Karena dari pelaksanaan sentra vaksinasi yang dilaksanakan di berbagai tempat juga diiringi dengan animo masyarakat yang tinggi, tentu diharapkan pemerintah bisa merespon animo masyarakat ini. "Saya mengapresiasi pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan, terhadap kelompok usia rentan secara door to door, sehingga target vaksinasi bisa lebih optimal," imbuh Netty. 

Sebelumnya Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Reihana melaporkan sejumlah hambatan terkait pelaksanaan vaksinasi di Lampung di antaranya, terbatasnya dana untuk distribusi vaksin di kanupaten/kota, terbatasnya anggaran untuk pengelolaan vaksin di instalasi farmasi, terbatasnya kapasitas SDM terkait pencatatan dan pelaporan logistik pada aplikasi SMILE (Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik), dan juga masalah jaringan internet yang tidak optimal di sejumlah wilayah.

"Upaya yang kami lakukan terhadap hambatan ini di antaranya melakukan advokasi ke pemerintah daerah agar dapat menambah anggaran untuk distribusi vaksin dari kabupaten/kota ke puskesmas, selanjutnya melakukan on the job training terhadap aplikasi SMILE, dan melakukan koordinasi dengan Dinas Kominfo terhadap wilayah yang memiliki masalah jaringan internetnya," tuturnya.

Ia menyayangkan terhadap aplikasi SMILE yang seringkali ditemukan adanya ketidaksesuaian data di aplikasi, karena menurutnya hal ini sangat mempengaruhi distribusi vaksin dari pusat ke provinsi dan kabupaten/kota. "Kita terus mengingatkan teman-teman di jajaran Dinas Kesehatan agar jangan lupa mengisi laporan logistik pada aplikasi SMILE, harus juga dipastikan apakah laporannya sudah keluar atau belum," tutupnya. (tra/sf)